Kemenkeu Pangkas Perjalanan Dinas K/L 30% Sampai Akhir Tahun, Rapat Digeser ke Daring

Buat yang usahanya hidup dari acara dan tamu instansi pemerintah — catering, penginapan kecil, sewa ruang rapat, percetakan, travel, sampai toko oleh-oleh di kota tujuan dinas — ada kabar yang perlu kamu antisipasi buat tiga bulan terakhir tahun ini.

Kementerian Keuangan lewat Surat Menteri Keuangan Nomor S-708/MK.03/2026, yang ditandatangani Menkeu Suahasil Nazara pada 8 Oktober 2026, menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga (K/L) untuk memangkas 30% anggaran perjalanan dinas dari pagu yang belum terealisasi per tanggal itu.

Apa isi instruksinya

Penghematannya lewat tiga cara: mengoptimalkan pertemuan secara daring, membatasi perjalanan yang bukan prioritas, dan mengurangi jumlah serta frekuensi perjalanan dinas. Anggaran yang dihemat diblokir lewat mekanisme *automatic adjustment* dengan kode 9 di Halaman IV DIPA — artinya duitnya dikunci, bukan dialihkan bebas ke kegiatan lain.

Selain itu, K/L juga diminta menunda belanja pendukung aparatur (di luar gaji dan layanan dasar) yang belum terealisasi. Yang masuk daftar tunda: pengadaan kendaraan bermotor baru, pembangunan atau pengadaan rumah dinas baru, serta renovasi dan rehabilitasi gedung atau kantor.

Direktur Jenderal Anggaran Sudarto, di konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (9/10/2026), menyebut ini bukan kebijakan baru, melainkan penajaman supaya belanja negara fokus ke capaian yang sudah direncanakan menjelang triwulan IV. Ia menegaskan program prioritas dan layanan buat publik tidak boleh terganggu.

Kenapa ini kena ke UMKM

Kuartal IV biasanya musim ramai buat usaha yang melayani kegiatan instansi: rapat koordinasi, bimtek, kunjungan kerja, acara akhir tahun. Begitu 30% dari sisa anggaran perjalanan dinas dikunci, yang berkurang adalah tiket, kamar penginapan, konsumsi rapat, sewa ruang, dan belanja oleh-oleh dari pegawai yang berdinas. Rapat yang digeser ke daring berarti nol pesanan snack box dan nol kamar terisi.

Buat jasa konstruksi kecil, tukang, atau toko bangunan yang biasa dapat order renovasi kantor instansi di akhir tahun: penundaan rehabilitasi gedung artinya pekerjaan yang kamu harapkan bisa bergeser ke tahun depan.

Catatan penting: surat ini ditujukan ke kementerian/lembaga dan menyasar anggaran yang belum direalisasi. Artikel sumber tidak menyebut pembatalan kontrak yang sudah berjalan — jadi kalau kamu sudah pegang SPK atau PO, cek klausul kontraknya dulu, bukan panik duluan.

Yang bisa kamu lakukan

• Cek pipeline Oktober–Desember. Pisahkan order yang sudah ada kontrak atau PO-nya dengan yang masih sekadar rencana dari instansi. Kategori kedua, anggap berisiko sampai ada konfirmasi ulang.
• Jangan stok berlebihan bahan baku paket meeting atau perlengkapan acara instansi sebelum pesanannya pasti.
• Geser fokus jualan sementara ke segmen swasta, komunitas, dan acara keluarga yang tidak terikat surat ini.
• Hitung ulang titik impas. Kalau porsi omzet kamu dari instansi pemerintah cukup besar, simulasikan skenario pesanan itu turun — berapa minimal order lain yang harus masuk supaya biaya tetap tertutup.

*Ditulis ulang dari [ANTARA News](https://www.antaranews.com/berita/5778581/kemenkeu-instruksikan-k-l-pangkas-anggaran-perjalanan-dinas-30-persen) — bukan salinan langsung.*